Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mengikuti RDP dengan Dirut dan Dewas LPP RRI serta Dirut dan Dewas LPP TVRI di Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Foto: Runi/nr

Komisi I DPR RI meminta LPP RRI dan LPP TVRI untuk tetap menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang memperkuat nilai budaya bangsa dan nasionalisme. Hal itu disampaikan Komisi I DPR RI pasca mendengarkan penjelasan Dirut dan Dewas LPP RRI dan LPP TVRI tentang peran dalam edukasi politik dan upaya strategis berkelanjutan terkait siaran multiplatform.

“Komisi I DPR RI meminta LPP RRI dan LPP TVRI tetap menjadi Lembaga Penyiaran Publik tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang memperkuat nilai budaya bangsa nasionalisme dan dapat menyelenggarakan siaran yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari ketika membacakan kesimpulan dalam RDP dengan Dirut dan Dewas LPP RRI serta Dirut dan Dewas LPP TVRI di Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI dan LPP TVRI atas berbagai inisiatif program edukasi politik. Hal itu termasuk peningkatan sosialisasi Pemilu 2024 kepada masyarakat dengan mengedepankan wajah demokrasi yang damai dan sesuai dengan perkembangan zaman.

“Selanjutnya LPP diharapkan tetap menjadi lembaga penyiaran yang independen adil netral dan tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Politisi Fraksi PKS DPR RI itu.

Di akhir, Komisi I DPR RI mendukung LPP RRI dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis multiplatform melalui berbagai ragam konten, serta LPP TVRI atas multiplatform digital TVRI melalui aplikasi Over The Top (OTT). Dengan hal itu diharapkan LPP RRI dan LPP TVRI mampu menyajikan diversifikasi konten yang terpercaya dan menjadi pilihan bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Dewas LPP TVRI mengungkapkan rasa terima kasihnya atas masukan dan dukungannya. Selain itu juga LPP TVRI akan terus menjadi ruang edukasi politik kepada masyarakat dan sekaligus menjadi lembaga penjajahan publik yang independen dan memberikan ruang yang sama kepada seluruh stakeholder, khususnya mendekati tahun politik. (hal/rdn)